RUU Desa

MASUKAN  BAGI  PENYUSUNAN
RUU  TENTANG  DESA
(Disampaikan pada Pansus RUU tentang Desa DPR-RI di Universitas Diponegoro,  Semarang, 29 Mei 2012)

Oleh: Kushandajani

Ada situasi yang sejak lama teramati dalam panggung politik kita, salah satunya adalah tentang desa. Di satu sisi muncul kesadaran para elit politik bahwa posisi desa sangatlah strategis dalam sistem politik dan pemerintahan, namun di sisi lain posisi tersebut justru hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk “tawar menawar” dalam kaitannya dengan desa. Dalam berbagai unjuk rasa yang digelar, isu yang naik hanya diseputar masa jabatan kepala desa, carik yang PNS, kesejahteraan perangkat desa, alokasi dana APBN bagi desa. Lalu dimana posisi masyarakat desa, yang seharusnya menjadi pusat dari segala usaha negara untuk “mengatur” desa ?
Dari segala problem yang muncul tentang desa pada dasarnya bersumber dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan Pusat dalam mendudukkan posisi desa dalam sistem politik dan pemerintahan nasional. Apakah akan menjadi bagian dari pemerintahan daerah, sebagai konsekwensi dari politik desentralisasi ? atau wilayah yang memiliki otonomi, yang diakui secara langsung oleh negara ? Selain itu perlakuan terhadap desa juga masih ambigu: diperlakukan sebagai komunitas dengan entitasnya secara sosial budaya, atau sebagai perpanjangan tangan penyelenggaraan pemerintahan ?
Setiap pilihan akan membawa resiko tertentu. Namun lebih baik mengambil resiko tersebut, daripada menggantung terus sehingga Desa akan tetap menjadi “makanan empuk” bagi berbagai pihak untuk memainkan posisi tawar. Jika kita akan mengambil pilihan pertama, dimana segala hal tentang desa (juga kelurahan) diserahkan pada kabupaten/kota, maka tidak perlu ada UU tentang desa, cukup diatur dalam PP sebagai konsekwensi dari satu atau beberapa pasal dalam UU pemerintahan daerah yang memberikan kewenangan tentang desa pada daerah kabupaten/kota. Adapun posisi provinsi adalah melakukan monitoring dan  evaluasi sebagai bahan pengambilan keputusan di Pusat. Namun jika pilihan kedua dilakukan, maka inilah yang sedang kita lakukan, yaitu tetap bersikap ambigu.
Apapun pilihan yang akan dilakukan, tetaplah kita memiliki kesadaran bahwa ada beberapa prinsip yang harus menjadi landasan berpikir bagi terbentuknya konstruksi baru tata kelola desa. Pertama, semua kebijakan ataupun peraturan dibuat dengan tujuan akhir kesejahteraan masyarakat desa (politik, sosial, budaya, hukum, maupun ekonomi) semakin baik. Bagi masyarakat desa pada dasarnya tidak penting apakah posisi desa harus diakui secara terbuka oleh negara melalui pengaturan khusus tentang desa. Namun justru lebih penting lagi adalah bagaimana membangun kesadaran para pelaku dalam negara untuk lebih berkomitmen mensejahterakan masyarakat desa. Kedua, jangan sampai kehadiran kebijakan/peraturan justru bersifat “criminogenik”, seperti: membatasi partisipasi dan mengekang kreatifitas masyarakat, mematikan modal sosial desa, memunculkan ketidakadilan. Ketiga, kebijakan/peraturan dibuat tidak sekedar untuk “mengontrol” tetapi lebih untuk “mengelola” sumberdaya dan mendorong kemandirian. Masyarakat desa yang berdaya akan melahirkan negara yang berdaya. Keempat, sudah tidak saatnya lagi pemerintah mendominasi “pengelolaan pemerintahan” sampai ke tingkat grassroots. Saatnya pemerintah memberi ruang bagi community governance untuk berkembang luas dan kuat. Kelima, selalu disadari bahwa otonomi berbeda maknanya dengan kedaulatan. Sebesar apapun tuntutan otonomi, tetaplah dalam kerangka NKRI, karena dalam prinsip negara kesatuan kedaulatan ke dalam maupun keluar di tangan pemerintah pusat, berbeda dengan federasi. Keenam, kebijakan harus memberi ruang bagi keberagaman. Dibutuhkan treatment yang berbeda mengingat desa (apapun bentuk dan penyebutannya) sangatlah beragam. Ketujuh, draf Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Desa tidak boleh terlepas dari draf RUU tentang Pemerintahan Daerah. Niat pemerintah meletakkan posisi desa dalam kerangka NKRI bisa dilihat dari RUU Pemerintahan Daerah. Dengan memperjelas posisi desa juga berarti memberikan kepastian hukum bagi desa, sekaligus usaha menghilangkan sikap ambigu pemerintah.
Sebagai pertimbangan, sebaiknya pemerintah melalui pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan pemetaan secara detail tentang bentuk-bentuk desa di tanah air yang memang sangat beragam. Meski beragam, menjadi  mungkin untuk mewadahi keberagaman tersebut dalam tipologi desa yang lebih sederhana, seperti desa adat (asli), desa admistratif, ataupun kelurahan. Ketiga bentuk tersebut mencerminkan “keotonomian” desa.
Format desa adat ini berlaku pada desa yang masih memiliki ciri spesifik, seperti: masyarakatnya masih merupakan satu kesatuan masyarakat hukum; hubungan kekerabatan masih sangat kuat; hukum adat menjadi rujukan utama dalam kehidupan sosial; dalam tataran tertentu hukum adat melampaui hukum negara; dan lembaga adat masih eksis dan berfungsi optimal.
Konsekwensi dari diakuinya desa adat, maka ada pemisahan yang sangat jelas, baik dalam kewenangan maupun kelembagaannya. Desa adat benar-benar berposisi sebagaimana desa adat yang menyelenggarakan semua fungsi sosial, budaya, ekonomi, bahkan pemerintahan. Jika desa adat tidak bersedia menyelenggarakan fungsi pemerintahan, bisa saja fungsi tersebut dilaksanakan di tingkat kecamatan. Bupati bisa menempatkan beberapa orang staf kecamatan untuk memberikan pelayanan di desa adat, manakala jarak desa ke kecamatan jauh dan sulit dijangkau.
Dari aspek kewenangan, format desa adat memberikan ruang kepada desa untuk kembali menjalankan kewenangan-kewenangan asli yang telah dimiliki secara turun menurun. Hal ini sebenarnya merupakan upaya membuka lagi penghormatan terhadap kearifan lokal. Hal ini penting karena walaupun  semua desa secara de jure berada dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), akan tetapi basis berpikir dan berperilaku kulturalnya tidaklah sama. Keaslian ini  terkait dengan eksistensi desa yang sudah ada sebelum negara ini merdeka, sehingga sesungguhnya setiap desa yang ada sebenarnya memiliki kewenangan asli, yaitu kewenangan yang diakui bukan diberi. Maka  upaya penyeragaman desa secara sistematik merupakan pengingkaran terhadap realitas pluralisme dan kemajemukan yang ada di Indonesia.
Dari aspek kelembagaan, kelembagaan desa adat disesuaikan dengan nilai-nilai tradisi pada masyarakat  adat bersangkutan yang masih berlaku di masyarakat desa adat bersangkutan.
Implikasi dari kembalinya fungsi/kewenangan desa adat adalah tumbuhkembangnya tatakelola desa adat yang mandiri, baik secara ekonomi maupun secara hukum, politik dan budaya. Secara ekonomi, masyarakat desa berhak mengelola kekayaan dan sumber ekonomi mereka; secara hukum mereka berhak utnuk mengambil keputusan atas berbagai masalah yang mereka hadapi dengan konsekwensi-konskwensi sanksi yang ada; secara politik masyarakat desa menentukan sendiri pemimpin desa mereka dengan lembaga-lembaga lain yang bisa mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa; secara budaya masyarakat memiliki kebebasan berekspresi dan mencipta sesuai dengan tradisi yang mereka miliki.
Tipologi kedua adalah desa administratif, yang merupakan bentuk transisi karena bentuknya merupakan kombinasi diantara desa adat dan kelurahan. Desa ini memiliki karakteristik: relatif masih homogen, namun norma adat dan peran lembaga adat cenderung melemah, posisi desa relatif dekat dengan perkotaan. Ada dorongan yang bernegasi, di satu sisi ingin tetap mengukuhi adat, di sisi lain ada dorongan untuk berubah menjadi kelurahan.  Desa-desa transisi ini banyak terdapat di Jawa, yang memang secara sosio kultural  bahkan ekonomi politik sudah mengalami perubahan sangat besar.
Posisi yang “setengah-setengah” memang tidak menguntungkan banyak pihak. Bagi masyarakat dan perangkat desa posisi tersebut tidak memuaskan karena memungkinkan terjadinya ambivalensi perlakuan dari pemerintah atasnya. Bagi pemerintahpun, situasi ini juga makin lama merongrong, karena tuntutan makin lama makin membesar.
Untuk tipologi desa seperti ini, pemerintah seyogyanya memberi perlakuan yang berbeda. Kewenangan desa merupakan kombinasi antara kewenangan asli desa dan pemberian dari kabupaten ataupun provinsi. Bahkan sebaiknya desa-desa administratif/ transisi (khususnya di Jawa) dimodernisasi melalui uji coba beberapa desa, dengan menggunakan tools modern, baik menyangkut pemberian kewenangan, pembentukan kelembagaan, sampai pengelolaan keuangan desa.
Tipologi ketiga adalah kelurahan. Ciri-ciri desa administratif antara lain: masyarakatnya heterogen; hubungan kekerabatan lemah; hukum adat lemah atau sudah tidak ada; lembaga adat berperan lemah atau sudah tidak ada.
Dalam tipe ini kewenangan kelurahan semuanya berasal dari bupati/walikota, sebagai bagian dari kewenangan daerah otonom. Hasil identifikasi kewenangan yang layak didelegasikan ke kelurahan berpedoman pada kriteri-kriteria tertentu dan standar yang jelas, seperti: kemampuan sumberdaya aparatur, jangkauan wilayah pelayanan, sarana prasarana, dan anggaran.
Dengan demikian semua aktivitas kelurahan didesain seragam oleh kabupaten/kota dengan standar administrasi negara yang prima, baik administrasi pelayanan, kelembagaan, dan juga pengelolaan keuangan. Kabupaten/kota harus mengidentifikasi kewenangan-kewenangan apa saja yang layak dikerjakan oleh kelurahan, dengan basis penilaian pada core business masing-masing desa yang dapat dikelompokkkan berdasar kluster pengembangan ekonomi.
Struktur pemerintahan kelurahan didesain oleh kabupaten/kota, dengan mendasarkan diri pada kewenangan-kewenangan yang telah diberikan ke kelurahan. Bisa jadi setiap desa administratif tidak sama dalam jumlah urusan, tergantung dari urusan yang dapat ditangani.
Jika hasil pemetaan berhasil menghimpun data yang senyatanya dari desa-desa di tanah air, maka akan mendorong desai treatment berbeda sesuai dengan karakteristik  masing-masing. Dengan demikian, jika UU tentang desa tetap akan dilahirkan, maka secara konsisten harus didesain secara berbeda tiap bentuk desa yang ada. Draft RUU tentang Desa yang sedang kita bahas, hanya cocok diterapkan pada desa administratif.
Akhirnya, penting dipahami bahwa realitas sosial desa sangatlah kompleks, sehingga tidak mungkin terwadahi sepenuhnya dalam UU. Oleh sebab itu tidaklah mungkin terjadi bahwa dengan lahirnya UU barutentang desa nanti lalu semua permasalahan tentang desa menjadi selesai dengan sendirinya. Semoga apa yang kita bahas hari ini akan memberikan kemanfaatan bagi bangsa, utamanya masyarakat desa.

Semarang,  29 Mei 2012

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi. Tandai permalink.

4 Respon untuk RUU Desa

  1. Gumilar Eka Saputra berkata:

    ass wr wb saya mahasiswa ibu dari jurusan ilmu pemerintahan angkatan 2012..
    saya iingin bertanya bagaimana cara terbaik pemerintah untuk memajukan perekonomian setiap desa maupun suatu kabupaten,karena sudah kita ketahui bahwa desa-desa di indonesia memiliki potensi yang sangat besar baik dari segi pariwisata maupun sumber daya alamnya,namun kita ketahui pula terkadang pemerintah tidak melihat hal tersebut sebagai peluang untuk menaikkan pertumbuhan ekonomi negara kita..menurut ibu apa yang seharusnya dilakukan pemerintah dalam menangani hal tersebut.??

    • Kushandayani berkata:

      Pertanyaannya sederhana, tetapi jawabannya tidaklah sederhana, karena menyangkut masalah tata kelola pemerintahan secara luas. Salah satu penyebabnya adalah minimnya pemimpin yg punya komitmen terhadap kepentingan masyarakat luas (juga desa), dan tidak pekanya mereka dalam merespon kebutuhan2 masyarakat. Nanti kalau ketemu, bisa disambung dalam diskusi lagi ya. Selamat berjuang !

  2. Jacobus William berkata:

    desa…
    desa bagian terkecil dari suatu negara..
    sebelum menjadi negara mungkin bangsa ini hanya sebuah desa- desa kecil…
    yang kemudian menjadi kerajaan dan yang terakhir menjadi sebuah Republik Indonesia..

  3. Kushandayani berkata:

    Betuuuuuul……. Jadi…jika ingin membuat negara ini kuat….kuatkan dulu di akar rumputnya…..yaitu desa !!

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *