Rekonstruksi Pemerintahan Desa

REKONSTRUKSI HUKUM PEMERINTAHAN DESA
Pemikiran Perubahan Kebijakan bagi Desa
(Dimuat dalam POLITIKA, Jurnal Magister Ilmu Politik UNDIP, Vol. 2, No. 1, April 2011, hlm. 48-56,  ISSN. 2086-7344)

Kushandajani

Abstract

The existence of local autonomy regulation through the Law No. 32 of 2004, that regulate distribution of authority between central government and the local government, has not given something meaningfully  for  prosperity of the village communities. The Law No. 32 of 2004 is ambivalent. In one hand it recognize values of diversity, participation, indigenoese, democratization, and community development. On the other hand the authority to make decision making be in central government only. Law reconstruction is needed to reform village government and to encourage autonomy in village. It must be improve not only effectiveness of governance process but also humanitarian welfare of the village communities.

Keywords: legal policy, local goverment, governance process, law reconstruction.

A. PENDAHULUAN
Rancangan Undang-Undang tentang Desa disampaikan pihak Kementrian Dalam Negeri kepada Badan Legislasi DPR. Dengan diantar perwakilan Persatuan Perangkat Desa Nusantara, perwakilan pemerintah menyerahkan draf RUU Desa yang sebenarnya belum selesai. (Kompas, 21 Juni 2011) Hal itu dilakukan setelah ribuan kepala desa dan perangkat desa yang tergabung dalam Parade Nusantara berunjuk rasa di depan Kepmendagri.
Ilustrasi di atas menunjukkan gambaran bagaimana tekanan massa merupakan alat efektif untuk menekan pemerintah melakukan perubahan pada kebijakan. Partisipasi dalam proses input memang tidak hanya berbentuk dukungan, namun lebih banyak berbentuk kritik, kecaman, protes, bahkan demonstrasi menolak kebijakan tertentu. Demikian pula halnya yang menyangkut isu tentang desa.
Setelah terbitnya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah, yang di dalamnya juga mengatur tentang desa, bukannya permasalahan desa menjadi berkurang, malah makin menajam. Pada tahun 2006 gabungan kepala desa dan perangkat desa sudah mulai menuntut agar kesejahteraan kepala desa dan perangkatdesa ditingkatkan. Mereka juga mendorong agar UU tentang desa dipisahkan dari UU tentang pemerintahan daerah.
Tuntutan bertambah seiring bertambahnya tahun. Di tahun 2010 ada tuntutan agar masa jabatan kepala desa dirubah, dari 6 tahun menjadi 10 tahun dan penghapusan periode pencalonan kepala desa. Di tahun yang sama juga muncul tuntutan agar ada dana alokasi desa 10 persen dari APBN.
Selain itu, berkaitan dengan pengisian struktur pemerintahan desa, dimana terjadi perubahan status sekretaris desa yang diisi dari PNS,  memunculkan problem serius bagi tatanan sosial-budaya desa. Sekdes atau carik, bagi masyarakat desa tidaklah sekedar “pegawai” pemerintah desa tetapi lebih sebagai “pamong desa” yang bisa melayani masyarakat desa dengan nilai yang ada. Keterikatan carik pada masyarakat desa  akan berubah manakala dia berstatus PNS. Loyalitas ganda akan muncul, dan  seiring dengan itu “kekuasaan”pusat terhadap desa semakin menguat, dan hampir pasti mengaburkan  desa dengan otonominya. Dari aspek ekonomipun, sebenarnya pengalihan status sekdes menjadi PNS akan sangat membebani keuangan negara, mengingat jumlah desa di  Indonesia sekitar 70.000.
Melihat isi tunturan tersebut, terlihat jelas bahwa nuansa tuntutan masih berkisar tentang bagaimana mensejahterakan kepala desa dan perangkat desa, belum menyentuh kepentingan masyarakat desa secara umum. Pernahkah diidentifikasi sebenarnya yang membuat persoalan desa menjadi tidak berkesudahan itu apa saja ? Betulkah karena kurangnya perhatian pada kesejahteraan perangkat desa, atau hal-hal lain yang menyangkut hal mendasar seperti: terjadinya kesalahan tata kelola pemerintahan, munculnya kebijakan yang tidak konsisten dan konsekwen dengan tujuan negara, atau bahkan yang lebih menyedihkan adalah selama ini pemerintah hanya memandang desa dengan masyarakatnya tidak lebih sebagai objek politik semata.
Dalam pembahasan berikut akan tersaji pandangan kritis terhadap kebijakan tentang desa, dan perubahan-perubahan apa yang seyogyanya dibuat untuk kebijakan mendatang. Melalui pembahasan ini diharapkan ditemukan solusi aplikatif bagi penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan.

Catatan: yang membutuhkan full paper, bisa mengirim alamat email, nanti saya kirim.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi dan tag , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

13 Respon untuk Rekonstruksi Pemerintahan Desa

  1. Bu Kus, saya minta izin untuk minta full paper-nya, untuk nambah pengetahuan saya mengenai politik desa.. Saya mahasiswa ibu di Ilmu Pemerintahan 2011.. Salam kenal bu.. Terimakasih..

  2. Dadan Nurdiansyah berkata:

    assalamualaikum bu kus..setelah saya masuk ke dalam sistem, masalah desa memang cukup rumit. Kearifan lokal mulai tergerus oleh berbagai kepentingan.
    semoga banyak orang-orang yang baca paper ibu, sehingga menambah pandangan mengenai masalah desa.

  3. Maria Ayu N. berkata:

    Bu, mengenai kasus desa, banyak sekali persoalan mengapa desa menginginkan agar memperoleh APBD 10%, hal ini dikarenakan ketika saya mengambil salah satu kasus yang ada di daerah ampel, boyolali, tidak jarang dijumpai jalanan yang rusak dan tidak memiliki penerangan. Hal ini tentu menimbulkan keresahan manakala pemerintah hanya melirik kota sedangkan melupakan pinggiran kota (mis : kabupaten Semarang).
    Hal serupa dialami didalam birokrasi di desa, tidak sedikit dijumpai pemilihan lurah dsb sama dengan dikota, cara “licik” yang digunakan sudah menjadi tontonan umum masyarakat desa. Bagaimana merespon hal yang seperti ini pula.

    • Kushandayani berkata:

      Terus terang saya sendiri sering “mati rasa” jika mengingat berbagai persoalan bangsa kita, termasuk ttg desa. Ujung dari persoalan kita adalah menguatnya “budaya korup” di kalangan elit politik. Semestinya “kekuasaan” harus dipandang sebagai tanggung jawab, bukan sebagai peluang untuk “mengambil banyak” dari negara.

  4. Achmad Djatmiko berkata:

    Ass.wr.wb. Tulisan yang bagus n kritis. Saya tertarik untuk membacanya, kalo boleh. Apakah bisa dikirim ke saya full text nya, Mbak? thanks. Wass.

  5. novi irwansyah berkata:

    ass..bu kus,,
    boleh saya minta full papernya..??
    saya tertarik dengan tulisannya ibu,,maslahnya saya ingin mngenal lebih jauh tentang permasalahan yang ada di desa..
    sehat selalu buat ibu kus..
    terima kasih..

  6. novi irwansyah berkata:

    ni alamat e-mail saya bu..
    irwan_smartlucu@yahoo.com
    kalau bisa kirim semua tulisan yang membicarakan tentang desa ya bu…
    biar bisa jadi referensi..
    terima kasih bu kus..

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *