Penelitian 2013

 

KUSHANDAJANI, penelitian, Inovasi Manajemen Pemerintahan Daerah dalam Penanggulangan Kemiskinan, FISIP Undip, 2013. Lokasi Penelitian di Kota Pekalongan

ABSTRAKSI

Keyword: desentralisasi, manajemen pemerintahan,, kelembagaan

Dilatarbelakangi oleh keprihatinan yang mendalam terhadap fenomena kemiskinan di berbagai wilayah Indonesia, sementara di sisi lain penerapan desentralisasi sudah berlangsung cukup lama,   maka penting untuk melakukan kajian tentang bagaimana pemerintah daerah melakukan inovasi manajemen pemerintahan daerah guna mencari solusi masalah  kemiskinan di daerah masing-masing.  Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemampuan Walikota Pekalongan dalam menggerakkan lembaga-lembaga yang ada di tingkat kelurahan atau Lima Pilar: Lurah, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan Karang Taruna untuk bersama-sama mengelola program penanggulangan kemiskinan memberi arti positip. Melalui penguatan kapasitas kelembagaan di tingkat kelurahan maka program-program inovasi dapat dikelola dengan baik, dan memacu partisipasi masyarakat makin tinggi. Semua langkah tersebut didukung melalui perencanaan dan pengangggaran integratif, yang memadukan perencanaan dan penganggaran pusat dengan Kota Pekalongan. Program-program inovasi yang dilahirkan dari kemampuan dan komitmen berbagai stakeholders Kota Pekalongan pada akhirnya mampu diaplikasikan dalam masyarakat seperti Replikasi Program Penangggulangan Kemiskinan Perkotaan (P2KP) Program Percepatan Pembangunan Keluarga Sejahtera Berbasis Masyarakat (P2KSBM) yang telah dipayungi dengan Peraturan Daerah (Perda) Kota Pekalongan No. 11 Tahun 2008, Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM), dan Replikasi PLPBK yang fokus pada pembangunan lingkungan permukiman kelurahan.  Berbagai faktor pendukung keberhasilan Kota Pekalongan dalam melahirkan dan mengaplikasikan program-program inovatif antara lain adalah kepemimpinan walikota yang kuat dan bervisi jangka panjang, dukungan DPRD, dukungan SKPD, dan partisipasi masyarakat. Semua langkah diikat dengan Peraturan Daerah, sehingga semua pihak terikat untuk melaksanakan program sesuai dengan amanah peraturan daerah sebagai dasar hukum tertinggi di daerah.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi dan tag , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *