Hasil Penelitian Community Governance

ABSTRAKSI

(Kushandajani, Penelitian “Aplikasi Community Governance dalam Pengelolaan Program Penanggulangan Kemiskinan”, 2012)

Kata Kunci: komunitas, kepemerintahan, kepemimpinan komunitas, penguatan komunitas, kepemilikan komuitas.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perhatian yang mendalam terhadap konsep commmunity governance. Perubahan paradigma kepemerintahan, dari government menuju governance, telah mendorong berbagai perubahan dalam tata kelola pemerintahan. Manakala ada tuntutan masyarakat terhadap hal-hal tertentu namun pemerintah tidak serta merta mampu memenuhi, maka akan tumbuh keswadayaan masyarakat untuk bekerjasama memenuhi kebutuhan bersama tersebut. Disinilah arti pentingnya menumbuhkembangkan keberadaan commmunity governance. Tujuan utama penelitian ini memberikan gambaran aplikasi community governance dalam pengelolaan program penanggulangan kemiskinan, utamanya pada Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat-Mandiri Perkotaan (PNPM-MP). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BKM Matra sebagai community mampu menjalankan fungsi governance, melalui aplikasi ketiga dimensi: Community Leadership, Community Empowerment, maupun Community Ownership. Dari dimensi community leadership terlihat BKM Matra mampu membangun visi dan pemahaman bersama, menumbuhkembangkan partisipasi,  menumbuhkan perilaku kooperatif, dan membangun kerjasama. Aplikasi Community Empowerment dapat dilihat dari bagaimana komunitas dalam mengakses modal ekonomi dan membangun sumberdaya pelaksana program. Realisasi Community Ownership memperlihatkan bagaimana komunitas mampu menumbuhkan kepedulian dan tanggungjawab terhadap program, mampu mendorong tumbuhnya nilai saling menyokong di dalam komunitas, dan mengembangkan nilai penghargaan terhadap perbedaan dan keanekaragaman di dalam komunitas.

Dipublikasi di Karya/Publikasi | 3 Komentar

Tentang Korupsi lagi…

Dosen vs Polisi yang Mahasiswa

Suatu hari seorang dosen membuka proposal tesis seorang mahasiswa S2 (kebetulan mhasiswanya berprofesi sebagai polisi) di sebuah PT. Sebagai pembimbing dua, dia melakukan hal yang biasa dilakukan…..meneliti apa saja yang telah didiskusikan antara mahasiswa ybs dengan dosen pembimbing satu melalui buku konsultasi. Tiba-tiba sang dosen tertegun…..di dalam buku konsultasi ada amplop tertutup dengan tulisan nama si dosen. Dugaan si dosen isinya uang (dan tidak mungkin uang monopoli…) lalu pikiran buruk menerpa pikiran si dosen “apa maunya ?”.

Lanjutkan membaca

Dipublikasi di Catatan Kaki | 10 Komentar

Ingatan Itu….

INGATAN ITU SELALU HADIR KEMBALI TIAP TANGGAL 30 SEPTEMBER

(Tulisan ini pertama kali dimuat tgl 12 Oktober 2010, saya muat kembali sebagai pengingat……..)

Oleh: Kushandajani

Sejak saya di bangku sekolah dasar sampai sekolah menengah atas, tiap tanggal 30 September selalu diingatkan pada sebuah peristiwa nasional yang sering dikenal dengan peristiwa G30S. Tiap tanggal tersebut televisi selalu menyuguhkan film tentang peristiwa tersebut, terus menerus dan berulang-ulang tiap tahun.
Buku-buku sejarah menceritakan kisah yang sama. Anak-anak yang tidak langsung mengalami kejadian tersebutpun terdorong untuk menerima dan meyakini “kebenaran” yang diutarakan dalam buku sejarah. Maka terbentuklah “ingatan kolektif” pada bangsa kita, ingatan yang sudah terdesain sedemikian rupa sehingga menggagap hanya ada satu kebenaran mutlak tentang peristiwa tersebut. Lanjutkan membaca

Dipublikasi di Karya/Publikasi | Tag , , | 11 Komentar

RUU Desa

MASUKAN  BAGI  PENYUSUNAN
RUU  TENTANG  DESA
(Disampaikan pada Pansus RUU tentang Desa DPR-RI di Universitas Diponegoro,  Semarang, 29 Mei 2012)

Oleh: Kushandajani

Ada situasi yang sejak lama teramati dalam panggung politik kita, salah satunya adalah tentang desa. Di satu sisi muncul kesadaran para elit politik bahwa posisi desa sangatlah strategis dalam sistem politik dan pemerintahan, namun di sisi lain posisi tersebut justru hanya dimanfaatkan sebagai bahan untuk “tawar menawar” dalam kaitannya dengan desa. Dalam berbagai unjuk rasa yang digelar, isu yang naik hanya diseputar masa jabatan kepala desa, carik yang PNS, kesejahteraan perangkat desa, alokasi dana APBN bagi desa. Lalu dimana posisi masyarakat desa, yang seharusnya menjadi pusat dari segala usaha negara untuk “mengatur” desa ?
Dari segala problem yang muncul tentang desa pada dasarnya bersumber dari ketidakjelasan dan ketidaktegasan Pusat dalam mendudukkan posisi desa dalam sistem politik dan pemerintahan nasional. Apakah akan menjadi bagian dari pemerintahan daerah, sebagai konsekwensi dari politik desentralisasi ? atau wilayah yang memiliki otonomi, yang diakui secara langsung oleh negara ? Selain itu perlakuan terhadap desa juga masih ambigu: diperlakukan sebagai komunitas dengan entitasnya secara sosial budaya, atau sebagai perpanjangan tangan penyelenggaraan pemerintahan ? Lanjutkan membaca

Dipublikasi di Karya/Publikasi | 4 Komentar

Miskin ?

Kemiskinan dan Peluang Ibadah

Suatu hari saya melewati perempatan jalan….pas merah lampunya…maka berhentilah kendaraan saya. Seperti biasa…ada anak jalanan yang meminta-minta para pengendara dengan berbagai aksi mereka. Salah satu pemuda….yang menurut saya masih tegap badannya, berambut merah, dengan tangan di “keplok-keplok”an..menghampiri mobil saya. Tanpa basa basi tangannya dijulurkan dan menengadah ke arahku…… Aku tanggapi dengan kata-kata “masih gagah gitu koq mengemis…..khan masih banyak hal lain yang bisa dilakukan…”. Tiba-tiba dia berucap sembari tersenyum “ah ibu….wong dikasih kesempatan ibadah koq tidak mau….”

Aku tertegun sejenak……..tiba-tiba terlintas teori Guns tentang kemiskinan. Dia berpendapat bahwa kemiskinan merupakan struktur yang memilki fungsi tertentu. Dalam teori struktural – fungsional ……tidak mudah mengubah struktur sepanjang belum dikembangkan fungsi baru. Jadi……kemiskinan memang sulit dihilangkan karena fungsi “beribadah” menurut versi orang miskin tetap relevan dikembangkan. Bahkan bagi si kaya, kemiskinan bisa dijadikan “alasan” untuk melakukan apapun, termasuk menyusun program dan proyek baru, mengupayakan tersalurnya dana Bansos, bahkan “mengakali” uang negara dengan alasan untuk si miskin.

Akhirnya……sambil tersenyum…kurogoh sakuku…..kuberikan uang seribu rupiah…..sembari berucap “impas ya…..ini benar-benar dari usahaku…..” sembari dalam hati menggerutu “sialan…..digurui seorang anak jalanan”

(menulis ini sambil bersenandung……..dimana…kemana…)

Dipublikasi di Catatan Kaki | 4 Komentar

Catatan Seorang Ibu

Seorang Demonstran, Seorang Polisi, dan Seorang Ibu
Oleh: Kushandajani

Seorang perempuan cantik tersenyum memandang dua buah hatinya, dua bayi kembar laki-laki. Dibisikkannya kata-kata indah penuh harapan padu keduanya, “jadilah laki-laki yang memiliki keteguhan hati, dan beranilah membela kebenaran”.

Sembilan belas tahun kemudian, tepatnya tanggal 31 Maret 2012, telpon di rumahnya berdering mengabarkan seorang putranya, Amin,  ada di rumah sakit, terluka kena pentungan polisi bertubi-tubi. Oh tidak…! Hatinya menjerit….itu bukan anakku, pasti orang lain. Pagi tadi putranya hanya berpamitan biasa untuk kuliah. Sesampainya di rumah sakit, ternyata benar putranya dalam keadaan terluka. Si ibu memeluk sambil menangis, dan bertanya, “apa yang terjadi?”. Si anak menjawab, “aku ikut demonstrasi bu, menuntut pemerintah membatalkan kenaikan harga BBM. Bukankah ibu selalu mengajarkan padaku untuk selalu membela rakyat kecil ?”. Ibunya mengangguk dan berkata, “tapi hati-hatilah nak, ibu tidak ingin kehilangan kamu”.

Saat mereka sedang berbicara itulah, tiba-tiba hp si ibu berdering…..”maaf bu,mohon datang di rumah sakit, putra ibu, Aman,  terluka parah terkena bom molotov saat menghadapi demonstran di depan gedung DPR-RI”. Si ibu terhenyak ! Aduh Gusti…..itu anakku si kembar. Dia berlari….karena ternyata Aman ada di IGD, di rumah sakit yang sama. Si ibu menangis lagi….sambil tergugu bertanya pada anaknya, kenapa ? Si anak menjawab, “aku melakukan tugas negara bu, termasuk melindungi gedung rakyat, karena menjadi polisi adalah panggilan jiwaku”.

Si ibu tidak kuat menghadapi semua itu, lalu berlari keluar dan berteriak, “ini tidak adil….kenapa negara menghancurkan keluargaku….membiarkan dua bersaudara berperang untuk membela etiknya masing-masing….sementara orang-orang yang dibela  masih duduk santai membicarakan nasib negara dengan saling tersenyum dan bertepuk tangan”.

(Catatan penulis: ini hanya hasil imaji semata, meski kemungkinan besar terjadi dalam realitas)

Dipublikasi di Catatan Kaki | 2 Komentar

Politik Hukum

Hukum dan Dinamika Masyarakat, Jurnal Fakultas Hukum UNTAG Semarang, Vol. 9, No. 1, Oktober 2011, ISSN. 0854-2031

POLITIK HUKUM PENDIDIKAN
Sebuah Proses Multidimensi

Kushandajani

Abstract
Education is the most important for human being, because without it the human being can not achieve many things. UUD 1945 said that education is one of the human right whereby state must fill it. Many legal policies about education are declared, for example Law No. 20 of 2003 and Law No. 14 of 2005, as a serious effort to make Indonesian educated people. But it must be realized that it was not adequate tool to see policy just from the law. It is needed contribution many sector eg: social, cultural, economics, and politics to develop great commitment and  to make  progress  education.

Keywords: education, law,  politics of the legal system, legal policy.

Dipublikasi di Karya/Publikasi | Tag , , , , , | Tinggalkan Komentar

Desa

Jurnal Bhinneka Tunggal Ika, Vol. 2 No. 2 Tahun 2011, Setjen DPD RI

Studi Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

Oleh: Dr. Kushandayani,MA, dkk.

Abstract
Village is the smallest government unit within the Republic of Indonesia’s government structure. As a unit of government, a village is expected to spearhead such an effective management of village governance within the framework of the provision og good public services and adequate for people domiciled in the village. In fact, many obtacles in the implementation of Law No.32 Year 2004 on village government is still a scourage that is very disturbing for almost all villages in Indonesia which led to to the failure of the village officials to give the best service for its citizens. This study seeks to comprehensively present the various problems encountered in the field related to the Law No. 32 Year 2004, which shall then try to propose recommendations for improvements in the futur

Dipublikasi di Karya/Publikasi | Tag , , , , , , , | Tinggalkan Komentar

Rekonstruksi Pemerintahan Desa

REKONSTRUKSI HUKUM PEMERINTAHAN DESA
Pemikiran Perubahan Kebijakan bagi Desa
(Dimuat dalam POLITIKA, Jurnal Magister Ilmu Politik UNDIP, Vol. 2, No. 1, April 2011, hlm. 48-56,  ISSN. 2086-7344)

Kushandajani

Abstract

The existence of local autonomy regulation through the Law No. 32 of 2004, that regulate distribution of authority between central government and the local government, has not given something meaningfully  for  prosperity of the village communities. The Law No. 32 of 2004 is ambivalent. In one hand it recognize values of diversity, participation, indigenoese, democratization, and community development. On the other hand the authority to make decision making be in central government only. Law reconstruction is needed to reform village government and to encourage autonomy in village. It must be improve not only effectiveness of governance process but also humanitarian welfare of the village communities.

Keywords: legal policy, local goverment, governance process, law reconstruction.
Lanjutkan membaca

Dipublikasi di Karya/Publikasi | Tag , , , , , , , , , , | 13 Komentar

Reuni 30 th Fisip’81 Undip, Tawangmangu 17-18 Desember 2011

Keluarga Bahagia

Keluarga Bahagia….

Enaknya temen jadi suami…bisa reuni terus…

Dipublikasi di Aku | 5 Komentar