Menakar Peran Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI

Jurnal Konstitusi, Vol. 1, No. 1, November  2009, Mahkamah Konstitusi RI
MENAKAR  PERAN
DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD) RI
Oleh: Kushandajani
Abstrak
Salah satu problem ketatanegaraan Indonesia yang saat ini belum mendapat solusi memuaskan adalah keberadaan DPD dengan fungsi-fungsi  politik yang melekat padanya. Berbagai gagasan tentang penguatan fungsi legislasi Dewan Perwakilan Daerah menjadi isu parlemen Indonesia. Namun kemana arah perubahan yang diinginkan dan bagaimana harapan masyarakat bisa terwadahi merupakan persoalan utama yang harus sesegera mungkin mendapat solusi. Melalui analisis terhadap posisi dan fungsi DPD, akan tertakar peran DPD ke depan.
Kata kunci: dewan perwakilan daerah, konstitusi, ketatanegaraan, legislasi.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi dan tag , , , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *