Kewenangan Desa

RINGKASAN PENELITIAN

IMPLIKASI UU NO. 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA TERHADAP KEWENANGAN DESA

Penelitian Fundamental (Kemenristekdikti) Tahun 2015

Penelitian ini dilatarbelakangi kehadiran UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang merupakan UU ketiga yang mengatur secara khusus tentang Desa, selain UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja dan UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Kehadiran UU baru tersebut akan memberikan implikasi bagi kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa ke depan. Sebagai langkah antisipasi penting dilakukan penelitian tentang kewenangan dan penyelenggaraan pemerintahan desa. Melalui identifikasi kewenangan yang dilaksanakan dan prediksi perkembangan kewenangan desa ke depan (tahun-1), maka akan mampu diantisipasi pula pola penyelenggaraan pemerintahan desa (tahun-2).

Penelitian dilakukan di tiga desa di Jawa Tengah, yaitu Desa Pekuncen (Kabupaten Banyumas) , Desa Lerep (Kabupaten Semarang), dan Desa Trajumas (Kabupaten Pekalongan). Tiga teknik pengumpulan data diterapkan untuk penelitian ini: wawancara mendalam dan FGD dikenakan pada informan yang diambil secara purposif dan digunakan untuk menjaring data perihal kewenangan eksisting dan desain kewenangan, sedangkan observasi dikenakan pada social setting desa-desa penelitian. Analisis data berproses melalui tahap induksi, interpretasi, dan konseptualisasi.

Hasil penelitian ini menunjukkan beberapa simpulan penting. Pertama, kewenangan  desa merupakan elemen terpenting dalam otonomi desa , sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri. Dari pemahaman ini jelas bahwa dalam membahas kewenangan tidak hanya semata-mata melalui pendekatan kekuasaan yang dimiliki oleh negara namun harus juga memperhatikan subjek yang menjalankan kekuasaan, yaitu pemerintah dan masyarakat desa. Dari empat kewenangan yang dikonstruksi UU No. 6 Tahun 2104 tentang Desa, maka dua kewenangan utama yaitu kewenangan asal usul dan kewenangan lokal berskala desa merupakan refleksi dari diakuinya otonomi desa. Memalui asas rekognisi dan subsidiaritas, maka kedua jenis kewenangan tersebut diakui dan ditetapkan langsung oleh negara melalui UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kedua, pengamatan terhadap pelaksaaan kewenangan desa eksisting menunjukkan bahwa desa tidak bisa diperlakukan sama sebagaimana memperlakukan daerah kabupaten. Kabupaten disiapkan sebagai pelaksana desentralisasi, yang melaksanakan sebagian kewenangan yang diberikan oleh Pusat, dimana organisasi pemerintahannya didesain untuk melaksnakan kewenangan-kewenangan yang diberikan pusat tersebut, seperti terbentuknya lembaga Dinas, Badan, maupun Kantor. Desa berbeda, karena memiliki kewenangan yang berasal dari hak asal usul, bukan pemberian dari pusat sebagai bagian dari desentralisasi. Dengan demikian otonomi desa berbeda dengan otonomi daerah. Otonomi desa sudah ada jauh sebelum republik ini berdiri, dan meski didesain ulang berkali-kali melalui kebijakan pusat tentang desa , namun otonomi desa tetep eksis, salah satunya adalah dengan keberadaan wewenang hak asal usul yang melekat pada status sosial kepala desa dan pamong desa , apapun nama dan penyebutannya, serta tercermin dari perilaku masyarakat desa yang menjunjung tinggi kehidupan sosial budayanya.

Ketiga, meski ada dua konstruksi tentang kewenangan desa yaitu konstruksi negara dan konstruksi masyarakat, namun hasil penelitian mengajukan desain baru dengan cara menjembatani kedua konstruksi yang ada tersebut. Itu sebabnya desain yang diajukan adalah memilah kewenangan desa eksisting, baik kewenangan desa yang berasal dari hak asal usul desa dan kewenangan lokal berskala desa, ke dalam empat wadah: penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasrakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi. Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *