Implikasi UU No.32/2004 di Desa

Hukum dan Dinamika Masyarakat, Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, Vol. III, No. 6, April 2006, hlm. 37-44, ISSN No. 0854 2031, SK Akreditasi No: 34/DIKTI/Kep/2004

OTONOMI DESA  DAN IMPLIKASI UU NO. 32 TAHUN 2004 TERHADAP PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA: Telaah Normatif dan Sosiologis
Oleh: Kushandajani

Abstrak

Istilah otonomi desa sudah menjadi bagian dari kehidupan kenegaraan di Indonesia, dengan keluarnya berbagai kebijakan negara tentang desa. Kebijakan yang berkaitan dengan otonomi desa di Indonesia, selalu seiring dengan kebijakan negara tentang desentralisasi. Dalam kebijakan-kebijakan yang ada, desa lebih ditempatkan sebagai bagian terbawah dari penyelenggaraan pemerintahan nasional, yang menerima kewenangan dari pusat. Demikian pula dengan keberadaan UU No. 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang merupakan kebijakan Pusat tentang desentralisasi, akan memberikan implikasi cukup luas terhadap keberadaan otonomi desa maupun penyelenggaraan pemerintahan desa.

Kata kunci: pemerintah, pemerintahan, otonomi desa.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi dan tag , , , , , , , , , . Tandai permalink.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.