Dilema Keberadaan Pamong Desa

Yustisia, Jurnal Hukum, Ed. 76, Januari-April 2009, Tahun XIX, ISSN 0852-0941, Terakreditasi Depdiknas SK No. 43/DIKTI/Kep/ 2008.

DILEMA KEBERADAAN PAMONG DESA
Legal Gap Posisi dan Peran Pamong Desa dalam Konstruksi Hukum dan Sosial

oleh: Kushandajani

Abstract
Desa, the smallest government in Indonesia, has a multiple problem as like a country. According to Local Goverment Act 2004 (UU No. 32 2004), where Desa is sub division of regency (kabupaten), Desa has not change. It is moreover inclined from authonomy to administrative only. It was seen from posisition and role of pamong desas. They are shifted from socio-cultural to economy-political status.

Key Words: law, legal policy, legal gap, pamong desa.

A. PENDAHULUAN
Berbagai peraturan negara (legal policy) yang mengatur penyelenggaraan pemerintahan desa telah dilahirkan, dan program tentang pembangunan desa juga sudah banyak diluncurkan, dari sejak IDT (Inpres Desa Tertinggal) lalu muncul  Desa Mandiri Energi, Desa Mandiri Pangan, PNPM Pedesaan sampai PDT (Pembangunan Desa Terpadu) yang digagas Depdagri.  Akan tetapi  kenyataannya sampai sekarang desa-desa kita masih merana. Mengapa ? Apakah karena kita yang sering  berpuas diri  dengan konsep, jargon, program tetapi tidak pernah mencoba mengevaluasi apakah hal-hal tersebut secara nyata membumi dan dapat dilaksanakan ? Apakah jika peraturan sudah dibuat lalu semua impian menjadi kenyataan ?
Dimensi terpenting bagi keberhasilan suatu kebijakan ataupun program adalah manusia sebagai pelaku utama. Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan desa, maka posisi dan peran pamong desa menjadi sangat penting, karena mereka adalah pelaku utama untuk mewujudkan UU No. 32 Tahun 2004 sebagai sebuah janji hukum yang bermakna untuk masyarakat desa.
Sebagaimana teramati dalam realitas sosial desa, posisi dan peran pamong desa yang pada awalnya bernuansa sosial lalu secara bertahap bergeser bernuansa politis dan ekonomis semata. Tuntutan dari kalangan pemerintah desa agar selain sekretaris desa maka pamong atau perangkat desa lainnya diangkat menjadi PNS juga merupakan indikasi terhadap pergeseran  tersebut.
Jika tuntutan tersebut dipenuhi, lalu apa bedanya desa dengan kelurahan ? Apakah konstruksi hukum terhadap posisi dan peran pamong desa sudah sesuai dengan realitas sosial keberadaan pamong desa ? Dalam tulisan ini akan dikaji tentang sejarah hukum pemerintahan desa dan legal gap terhadap posisi dan peran pamong desa sebagai pelaku utama penyelenggaraan pemerintahan di desa.

B. PEMBAHASAN
B. 1. Sejarah Hukum Pemerintahan Desa
Legal policy yang berkaitan dengan pemerintahan desa di Indonesia, selalu seiring dengan legal policy tentang desentralisasi. Dalam peraturan-peraturan yang ada, desa lebih ditempatkan sebagai bagian terbawah dari penyelenggaraan pemerintahan nasional, dan merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten.
Sejak kemerdekaan, Indonesia telah mengeluarkan beberapa kebijakan berkenaan dengan desentralisasi di tingkatan bawah pemerintahannya. Pertama, melalui undang-undang (UU) No. 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah, tanggal 23 Nopember 1945. Tiga tahun kemudian, lahir UU No. 22 Tahun 1948 tentang Penetapan Aturan-aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri, tanggal 10 Juli 1948. Di tahun 1950, dimana bentuk negara waktu itu masih berbentuk serikat, lahir UU No. 44 Tahun 1950 tentang Pemerintah Daerah Negara Indonesia Timur, sebagai bentuk peralihan menuju negara kesatuan, tanggal 15 Juni 1950. Di tahun 1957, manakala kita kembali ke bentuk negara kesatuan, lahir UU No. 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tanggal 17 Januari 1957. Di tahun 1965, pemerintah mengeluarkan UU No. 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, tanggal 1 September 1965. Di tahun 1974 dikeluarkan kebi   jakan baru tentang desentralisasi melalui UU No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, tanggal 23 Juli 1974. Di tahun 1999, keluar produk hukum baru tentang desentralisasi yaitu dengan dikeluarkannya UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, tepatnya tanggal 7 Mei 1999. Produk hukum terakhir yang mengatur tentang desentralisasi  adalah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang diundangkan pada tanggal 15 Oktober 2005.
Kebijakan negara yang mengatur secara khusus tentang desa dari masa setelah kemerdekaan hanya terdiri dari 2 peraturan, yaitu UU No. 19 Tahun 1965 tentang Desapraja dan  UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Pada tahun 1965, tepatnya bulan September, telah diundangkan UU No. 19/1965 tentang Desapraja, sebagai bentuk peralihan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah RI (dalam Penjelasan Umum, angka 4). UU tentang Desapraja ini dimaksudkan untuk menggantikan semua peraturan perundang-undangan mengenai tata perdesaan yang masih mengandung sifat-sifat kolonial feodal.  Sebagaimana diketahui bahwa pada masa penjajahan Belanda, peraturan tentang desa yang berlaku saat itu adalah Inlandsche Gemeente Ordonnatie Jawa en Madura (IGO) yang mengatur desa-desa di Jawa dan Madura, serta Inlandsche Gemeente Ordonantie Buitengewesten (IGOB) yang mengatur desa-desa di luar Jawa dan Madura. Pada  masa pemerintahan pendudukan Jepang, peraturan yang berlaku adalah Osamu Seirei 2604/7. Meskipun demikian dalam realitasnya UU  No. 19 Tahun 1965 tersebut tidak pernah berlaku karena adanya peristiwa penting di Indonesia, yang terkenal dengan peristiwa yaitu Gerakan 30 September (G.30.S) tahun 1965.
Empat belas tahun setelah terjadinya gerakan 30 September 1965, terbitlah UU No. 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa. Desa menurut UU No. 5 Tahun 1979  adalah suatu wilayah yang ditempati oleh sejumlah penduduk sebagai kesatuan masyarakat termasuk di dalamnya kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah Camat dan berhak menyelenggarakan rumah tangganya sendiri dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (pasal 1).
Dalam perspektif politik  hukum, terlihat sangat jelas bahwa tujuan pemerintah (pusat) melalui pemberlakuan UU No. 5 Tahun 1979 adalah  untuk melakukan penyeragaman bentuk dan struktur pemerintahan di desa.  Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penetapan UU No. 5 Tahun 1979 paling tidak ada dua. Pertama, menganggap bahwa IGO dan IGOB tidak mengatur pemerintahan desa secara seragam dan kurang memberikan dorongan kepada masyarakatnya untuk tumbuh ke arah kemajuan yang dinamis. Kedua, bentuk dan corak pemerintahan desa yang masih beraneka ragam di mana masing-masing daerah memiliki ciri-cirinya sendiri, merupakan hambatan  untuk pembinaan dan pengendalian yang intensif guna peningkatan taraf hidup masyarakatnya. Dengan demikian pemberlakuan UU No. 5/1979 telah mengubah total wajah desa (Zakaria, 2003: 5), di mana terjadi penyeragaman nama, bentuk, susunan dan kedudukan pemerintahan desa dan menempatkan desa tidak lebih sebagai kepanjangan pemerintah pusat maupun daerah.
Setelah berlangsung sekitar dua puluh tahun, UU No. 5 Tahun 1979 dicabut dan digantikan oleh UU No. 22 Tahun 1999 karena dorongan gerakan reformasi di Indonesia tahun 1997/1998. Pada UU No. 22 Tahun 1999 tersebut, landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai Pemerintahan Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi, dan pemberdayaan masyarakat. Bahkan dalam penjelasan UU No. 22 Tahun 1999 secara tegas menempatkan Desa sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengakuan terhadap otonomi desa dijabarkan dalam bagian  Penjelasan UU tersebut, bukan dalam batang tubuh.
Desain yang hampir sama muncul kembali dengan diterbitkannya UU No. 32 Tahun 2004  tentang Pemerintahan Daerah menggantikan posisi UU No. 22 Tahun 1999. Pengakuan terhadap otonomi desa disebutkan dalam bagian penjelasan, bukan pada batang tubuh. Selain itu ada beberapa hal penting yang termuat dalam UU No. 32 Tahun 2004 berkenaan dengan pengaturan tentang desa. Pertama, tentang bentuk desa, dimana di dalam UU tersebut bentuk desa ada dua, yaitu geneologis dan bentukan baru hasil pemekaran. Kedua, kendali terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa dipegang oleh Pusat, dan implementasinya di pemerintah kabupaten. Ketiga, masa jabatan kepala desa 6 tahun (dan dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan). Keempat, perangkat desa terdiri dari sekretaris desa dan perangkat desa lainnya, dan sekretaris desa diisi dari pegawai negeri sipil. Kelima, BPD (Badan Permusyawaratan Desa – pasal 209 dan 210) merupakan lembaga tersendiri yang berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa dan menampung serta m   enyalurkan aspirasi masyarakat. Keenam, Sumber Pendapatan Desa meliputi pendapatan asli desa, bagi hasil pajak dan retribusi daerah kabupaten/kota, bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh kabupaten/kota, bantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, dan hibah dan sumbangan dari pihak ketiga. Ketujuh, pengelolaan keuangan ada di tangan kepala desa.

B. 2. Konstruksi Hukum dan Konstruksi Sosial terhadap Posisi dan Fungsi Pamong Desa
Salah satu dimensi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengelola pemerintahan. Pada saat berlakunya IGO dan IGOB, urusan rumah tangga desa dibatasi hanya mengurus urusan fisik saja seperti pemakaian dan pemeliharaan pekerjaan umum desa yang menyangkut jalan, jembatan, saluran air, rumah, tanah, lapangan, pasar dan tempat penyimpanan air. (Surianingrat, 1980: 153)
Pada periode 1927-an di sekitar daerah Kabupaten Banyumas misalnya, desa-desa menjalankan berbagai kewenangan yang menyangkut administrasi pemerintahan desa, sosial kemasyarakatan, kependudukan, pekerjaan umum dan keamanan ketertiban. Pada saat itu penduduk desa terbagi ke dalam tiga golongan sebagai hasil konstruksi sosial masyarakat bersangkutan, yaitu: (Kushandajani, 1991: 58-59)
1.Golongan Pamong Desa, yang terdiri dari penatus (kepala desa)  dan junjang krawat (para pembantu penatus) seperti:
a.    Carik (juru tulis) yang mempunyai tugas di bidang administrasi dan surat menyurat;
b.    Bau yang memiliki tugas mengepalai wilayah kebaon dan mewakili penatus bila berhalangan hadir dalam suatu pertemuan di wilayah kebaon bersangkutan;
c.    Tukang uang, bertugas menarik dan menyetor pajak serta pungutan-pungutan desa yang lain;
d.    Polisi desa, yang bertugas di bidang keamanan, pengerahan dan sekaligus mengawasi para kuli desa bekerja;
e.    Kebayan yang mempunyai tugas menyampaikan perintah dan informasi dari penatus kepada kuli desa dan penduduk;
f.    Ulu-ulu (tukang air) tugasnya di bidang pengairan dan penghubung antara masyarakat dengan jawatan pengairan;
g.    Lebe/kayim yang bertugas mengurusi bidang sosial, seperti kematian, kelahiran dan sebagainya.
2.Golongan kuli desa yang tugasnya melakukan pekerjaan desa seperti kerigan, ronda, dan lain-lain;
3.Golongan rempo yang tidak mempunyai tugas khusus apapun dari desa, kecuali mengerjakan tugas-tugas insidental pada saat tenaga mereka dibutuhkan
Adapun UU No. 19 tahun 1965 tentang Desa Praja mengkonstruksi alat kelengkapan Desapraja yang terdiri dari Kepala Desapraja, Badan Musyawarah Desapraja, Pamong Desapraja, Panitera Desapraja, Petugas Desapraja, Badan Pertimbangan Desapraja. Kepala Desapraja adalah penyelengaran utama urusan rumah tangga Desapraja dan sebagai alat Pemerintah Pusat. Selain itu, Kepala Desapraja bisa  mengambil tindakan-tindakan dan keputusan-keputusan penting setelah memperoleh persetujuan Badan Musyawarah Desapraja. Posisi Kepala Desapraja sangat kuat, karena tidak dapat diberhentikan melalui keputusan Badan Musyawarah Desapraja. Selain itu, karena jabatannya seorang Kepala Desapraja menjadi ketua Badan Musyawarah Desapraja dan dapat mewakili di dalam dan di luar pengadilan.
Pamong Desapraja adalah pembantu Kepala Desapraja yang mengepalai sesuatu dukuh dalam lingkungan Desapraja, yang masa jabatannya paling lama delapan tahun. Para pamong tersebut adalah penduduk dukuh bersangkutan, dan dipilih oleh Badan Musyawarah Desapraja dari sedikit-dikitnya dua dan sebanyak-banyaknya tiga orang calon, yang diajukan oleh Kepala Desapraja.
Panitera Desapraja adalah pegawai Desapraja yang memimpin tata usaha Desapraja dan tata usaha Kepala Desapraja di bawah pimpinan langsung Kepala Desapraja. Panitera Desapraja diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desapraja dengan persetujuan Badan Musyawarah Desapraja. Apabila diperlukan, Kepala Desapraja dapat mengangkat pegawai pembantu Panitera Desapraja.
Petugas Desapraja adalah pembantu-pembantu Kepala Desapraja dan Pamong Desapraja dalam penyelenggaraan urusan rumahtangga Desapraja, yang melakukan tugas tertentu dalam hal-hal yang bersangkutan pada urusan agama, keamanan, pengairan atau lain-lain menurut adat kebiasaan setempat. Petugas tersebut biasa disebut Penghulu, Chatib, Modin, Jogoboyo, Ulu-ulu ataupun sebutan-sebutan lain sesuai dengan adat setempat.
Berlakunya UU No. 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa membawa perubahan yang sangat kuat, termasuk pada posisi dan peran pamong desa. UU tersebut mengkonstruksi Pemerintah Desa sebagai pelaksana kegiatan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan terendah langsung di bawah Camat. Pemerintah Desa terdiri dari: Kepala Desa, Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Perangkat Desa. Perangkat Desa terdiri dari: Sekretariat Desa (yang terdiri dari Sekretaris Desa dan Kepala-kepala Urusan) dan Kepala-kepala Dusun (pasal 3). Di sini posisi kepala desa sangat kuat, dimana kepala desa juga berkedudukan (ex officio) sebagai ketua LMD dan ketua Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD, yang berfungsi menyusun perencanaan pembangunan desa).
Dalam UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan bagian dari penyelenggaraan pemerintahan daerah. Desain kelembagaan pemerintah desa yang menyangkut posisi dan peran pamong desa tidak berubah. Penyebutan nama sebagai akibat pergeseran posisi dan peran lembaga-lembaga pemerintahan desa sejak masa UU No. 5 tahun 1979 berlangsung terus. Perubahan yang terjadi justru di luar struktur pemerintah desa, dimana UU No. 22 Tahun 1999 tersebut menginisiasi lembaga legislatif desa dengan nama Badan Perwakilan Desa (BPD), sebagai dampak dari perubahan format politik karena munculnya gerakan reformasi (sekitar tahun 1997/1998). Eforia kebebasan mengimbas ke semua tataran mengakibatkan nuansa parlementer terjadi baik di pemerintahan daerah maupun pemerintahan desa, DPRD bisa melakukan impeach kepala daerah dan BPD bisa melakukan impeach kepala desa.
Upaya pemerintah menata kembali pemerintah desa muncul pada saat pemberlakuan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Terlihat posisi pemerintah desa diperkuat kembali melalui pergantian konstruksi Badan Perwakilan Desa menjadi Badan Permusyawaratan Desa. Bahkan kondisi tersebut diperkuat lagi melalui kedudukan sekretaris desa yang diisi dari pegawai negeri sipil. Padahal menurut Hukum Kepegawaian di Indonesia perangkat pemerintahan desa tidak termasuk pegawai negeri, meskipun mereka juga bekerja untuk negara, pemerintah dan masyarakat. (Djatmika dan Marsono, 1995: h. 18-24)
Melihat uraian tersebut, terlihat jelas terjadinya Legal gap atau celah selisih kepahaman dan/atau keyakinan antara apa yang “dikehendaki” oleh para pengemban kekuasaan negara (yang terobsesi pembangunan) agar dipatuhi, dengan apa yang masih diyakini dan dipatuhi dalam praktek, sebagai tradisi sehari-hari oleh warga masyarakat setempat terjadi. (Wignjosoebroto, 2002: 364-365) Perubahan nama atau penyebutan  terhadap pamong desa, berimplikasi pada perubahan makna pada istilah tersebut. (Kushandajani, 2008: 89-91) Modin, misalnya, tetap diakui keberadaannya sebagai  pamong desa dengan fungsi khasnya yaitu memberikan pelayanan sosial keagamaan, menyangkut kelahiran, kematian maupun perkawinan dan kesejahteraan rakyat. Dibandingkan dengan Nama Kepala Urusan  (Kaur) Kesejahteraan Masyarakat , nama modin lebih populer di masyarakat desa. Bagi masyarakat desa arti kesejahteraan masyarakat sendiri memiliki arti yang jauh lebih luas, tidak hanya sekedar mengurus orang mati, lahir dan kawin. Istilah Kepala Urusan le   bih cenderung berkonotasi “pegawai”, yang harus masuk kantor tiap hari dan memiliki tugas khusus sesuai dengan job description sebagaimana pegawai profesional.
Sebutan Carik juga masih tertanam di masyarakat, dan berhubungan erat dengan tulis menulis/pencatatan dan pelayanan penduduk. Sebutan Lurah (petinggi, penatus, dll) juga masih kuat tertanam di desa dibandingkan sebutan Kepala Desa, selain  juga nama Bekel sebagai pemangku kepentingan wilayah dusun. Bahkan Bayan untuk menyebut tukang perintah, sebagai penghubung antara Bekel dan masyarakat dusun setempat, serta Ulu-ulu untuk menyebut tukang air yang bertugas mengelola dan mendistribusikan air untuk kepentingan pertanian, serta Jogoboyo yang bertugas menjaga keamanan desa, masih kental menjadi sandaran peran sosial para pamong desa.
Penyebutan bagi unit-unit dalam struktur pemerintah desa tersebut membawa sekaligus fungsi yang melekat padanya. Rasa hormat terhadap orang-orang yang pernah mengemban fungsi-fungsi tersebut di masa lalu sangatlah tinggi. Rasa hormat tersebut muncul  karena masyarakat memberikan kepercayaan penuh dalam memberikan mandat tertentu pada seseorang yang dianggap memiliki kewibawaan yang tinggi dibandingkan anggota masyarakat lain. Dengan legitimasi yang sangat kuat dari masyarakat, maka si pemilik mandat bisa menuntut kepatuhan dari warganya, sebagaimana ungkapan Turkel (1996: 200) “ legitimacy ties people to legal norms through their comitments and beliefs. When people take legal norms to be legitimate, they affirm that the norms are justified and they willingly obey them. Willingly obeying the law on the basic of comitments and beliefs “.
Oleh sebab itu, pergeseran posisi dan peran pamong desa dari sosial-budaya ke arah ekonomi-politik akan berimplikasi serius bagi tatanan masyarakat desa. Mereka akan semakin menjauh dari masyarakat tetapi semakin mendekat ke tingkat pemerintahan atasnya. Konflik-konflik akar rumput yang di masa lalu bisa diselesaikan oleh pamong desa melalui prosedur negotiation ataupun mediation kemungkinan besar akan semakin sulit diselesaikan dan bergeser pada proses adjudication/litigation. Dispute resolution semacam itu akan semakin meminggirkan posisi dan peran pamong desa. Jika sudah demikian, masih layakkah mereka menyandang status pamong desa ?

C. PENUTUP
Berlakunya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah maupun peraturan pelaksananya yaitu Peraturan Pemerintah (PP) No. 72 Tahun 2005 tentang Desa telah menggeser posisi dan peran pamong desa secara drastis, dari posisi dan peran sosial-budaya menjadi peran ekonomi-politik. Melalui pengangkatan sekretaris desa menjadi PNS, apalagi jika pamong desa yang lain juga akan di PNS-kan, berarti ada desain sistematis untuk menghapus keberadaan desa (apapun namanya) dengan otonominya.
Padahal yang membedakan desa dan kelurahan tidak saja ukuran-ukuran administrasi pemerintahan semata, tetapi lebih pada perbedaan tatanan sosial, budaya, hukum, ekonomi, bahkan politik. Cara pandang masyarakat desa yang berpengaruh kuat pada sikap dan aksi terhadap realitas sangat dipengaruhi oleh tatanan sosial yang berlaku. Akan tetapi di sisi lain tatanan hukum modern juga memberikan pengaruh yang kuat pula melalui tindakan negara (pemerintah). Oleh sebab itu pamong desa yang merupakan salah satu pelaku di desa ibarat sedang berjalan di antara dua tatanan, tatanan hukum formal yang didukung penuh negara dan tatanan sosial yang didasari pada kebutuhan masyarakat setempat. Masing-masing tatanan mengkonstruksi harapan pada posisi dan peran pamong desa. Itulah dilema yang dirasakan oleh para pamong desa.

DAFTAR PUSTAKA
Djatmika, Sastra dan Marsono. 1995. Hukum Kepegawaian di Indonesia. Cet-9. Jakarta: Djambatan.
Kushandajani . 2008. Otonomi Desa Berbasis Modal Sosial dalam Perspektif Socio-legal. Semarang: Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP UNDIP.
………………….. 1991. “Elit Desa, Ditinjau dari Sumberdaya Kekuasaan”. Tesis Magister Ilmu Politik Universitas Indonesia Jakarta. Tidak diterbitkan.
Turkel, Gerald. 1996.  Law and Society: Critical Approaches. Boston: Allyn & Bacon.
Wignjosoebroto, Soetandyo. 2002. Hukum: Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya.  Jakarta: ELSAM dan HUMA.
Zakaria, R. Yando. 2003. “ Pemulihan Kehidupan Desa dan UU No. 22/1999.” Makalah disampaikan pada International Conference on Indonesia: Democracy and Local Politics, Yogyakarta, 7-8 Januari 2003.

Tentang Kushandayani

Lahir di Purwokerto, alumni SMA 2 Purwokerto angkatan 1981. Alumni Fisip Undip 81, bekerja sebagai dosen di almamater sejak 1986.
Tulisan ini dipublikasikan di Karya/Publikasi dan tag , , , , , , , . Tandai permalink.

Satu Respon untuk Dilema Keberadaan Pamong Desa

  1. Imam Sufendi berkata:

    Dari sekian nama nama jabatan dalam pamong desa tempo dulu lalu apa perbedaan tugas & tanggung jawab dengan yang sekarang ada Kaur (Kepala Urusan) & Kasi (Kepala Seksi) mohon dijelaskan ibu…terimakasih.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.